HARIAN KARAWANG — Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menyatakan bahwa aksi demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Namun ia menegaskan, ketika penyampaian aspirasi dilakukan secara merusak dan anarkis, konsekuensinya justru merugikan publik.
“Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum” ujarnya dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Selasa (2/9).
Menurut Aditya, aksi anarkis sering kali muncul karena dilakukan secara berlebihan. Kondisi itu, katanya, menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Ia pun menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat sebagai hal yang tepat.
“Presiden melakukan respon cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” tambahnya.
Aditya juga mendorong pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital serta menunjukkan empati pada masyarakat.
“Hari ini tidak cukup hanya dengan minta maaf, jadi harus ada langkah konkret” ucapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, mengingatkan bahwa agama telah mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan kesabaran.
“Kita menyampaikan hak boleh, tapi merusak dan menjarah itu jelas merusak hukum, baik dari hukum agama atau hukum positif,” katanya.
Marsudi menekankan pentingnya menjaga jiwa dan harta publik saat aksi berlangsung. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang merangkul tokoh lintas agama.
“Bangsa ini butuh bersatu untuk membangun. Kalau ditambahi dengan bertengkar, jelas lebih baik kita saling nyaman dan enak,” pungkasnya. **
