APBN dan APBD Provinsi Jabar Dana Transfer Hampir Rp 1 Triliun Turun, Pemkab Karawang Perketat Belanja 2027

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 17 November 2026 - 21:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIAN KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.

Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025, turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026, dan diproyeksikan kembali turun menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.

Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan penurunan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

“Penurunan pendapatan transfer tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar – benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Efisiensi untuk Menjaga Prioritas Pembangunan 
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemkab Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027 melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD. Kebijakan ini menetapkan target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked), serta belanja prioritas pencapaian RPJMD.

Efisiensi salah satunya diarahkan antara lain pada pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15%, pengurangan perjalanan dinas sebesar 20%, penurunan SSH biaya makan dan minum, penghapusan belanja perangkat komputer, dan belanja operasional lainnya.

Mempertegas kebijakan efisiensi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten karawang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi Per SKPD pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar telah berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja. Dalam perkembangan pembahasan terbaru, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.

Aang menegaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah. Efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Masih kata Aang keterbatasan fiskal juga menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat optimalisasi pendapatan, meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.”

“Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Jay)

Berita Terkait

PWI Karawang dan PHE ONWJ Gelar Pelatihan Jurnalisme Multitasking Berbasis Media Sosial
Polresta Karawang Kerahkan 120 Personel dalam Operasi Zebra Lodaya 2026, Berlangsung hingga 29 November
IPSI Karawang Buka Kuliah Pencak Silat Batch 2, Siapkan Pelatih dan Guru Berkompetensi
Tapak Suci SMPN 2 Rengasdengklok Borong 4 Medali di Karawang Championship 2 Tahun 2026
‎Oknum Pegawai Bank Keliling Tabrak Cucu Suyanti Hingga Dioperasi Puluhan Juta, Tidak Tanggungjawab Usai Kecelakaan
Kejari Karawang Bongkar Kasus Kerugian Kerugian Bank Himbara oleh PT Bumi Arta Sedayu sebesar 721 M
Imigrasi Karawang Resmikan Beranda Imigrasi, Cegah TPPO dan Tingkatkan Pelayanan bagi CPMI
Kejari Karawang Sita 68 Bidang Tanah Senilai Rp11,6 Miliar dan Amankan Uang Rp1,11 Miliar, Perkara Dugaan Korupsi Penyaluran KPR Bank Himbara Cabang Karawang

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:03 WIB

APBN dan APBD Provinsi Jabar Dana Transfer Hampir Rp 1 Triliun Turun, Pemkab Karawang Perketat Belanja 2027

Senin, 16 November 2026 - 20:48 WIB

PWI Karawang dan PHE ONWJ Gelar Pelatihan Jurnalisme Multitasking Berbasis Media Sosial

Senin, 16 November 2026 - 20:18 WIB

Polresta Karawang Kerahkan 120 Personel dalam Operasi Zebra Lodaya 2026, Berlangsung hingga 29 November

Sabtu, 14 November 2026 - 21:27 WIB

IPSI Karawang Buka Kuliah Pencak Silat Batch 2, Siapkan Pelatih dan Guru Berkompetensi

Selasa, 10 November 2026 - 20:18 WIB

Tapak Suci SMPN 2 Rengasdengklok Borong 4 Medali di Karawang Championship 2 Tahun 2026

Selasa, 10 November 2026 - 15:35 WIB

‎Oknum Pegawai Bank Keliling Tabrak Cucu Suyanti Hingga Dioperasi Puluhan Juta, Tidak Tanggungjawab Usai Kecelakaan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:16 WIB

Kejari Karawang Bongkar Kasus Kerugian Kerugian Bank Himbara oleh PT Bumi Arta Sedayu sebesar 721 M

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:41 WIB

Imigrasi Karawang Resmikan Beranda Imigrasi, Cegah TPPO dan Tingkatkan Pelayanan bagi CPMI

Berita Terbaru