HARIAN KARAWANG, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Hj. Sri Rahayu Agustina, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Senin (15/12/2025).
Sri Rahayu menyampaikan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bahwa DPRD Jawa Barat secara aktif mengakomodasi berbagai kegiatan di Jawa Barat, khususnya dalam penguatan pendidikan politik dan demokrasi di tingkat SMA dan SMK.
Menurutnya, anggota DPRD Jawa Barat Komisi 1 juga menyinggung sejumlah masukan strategis yang di sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya terkait penanganan banjir Karangligar yang hingga kini belum memiliki solusi permanen.
persoalan banjir di Karangligar sudah berlangsung selama puluhan tahun dan kerap terjadi hingga 10 kali dalam setahun. Namun, setiap kali dipertanyakan, jawabannya selalu berkutat pada proses kajian tanpa realisasi konkret.
Sri juga mengungkapkan, sebelum pelantikan gubernur, dirinya sempat dipanggil langsung untuk menyampaikan pandangan. Dalam pertemuan tersebut, Sri Rahayu mempertanyakan langkah nyata penanganan Karangligar yang selama ini belum menunjukkan hasil signifikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, sempat menyampaikan rencana pembangunan waduk di wilayah Bogor yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir, meski belum memberikan solusi langsung dalam jangka pendek.
Pada masa kepemimpinan gubernur berikutnya, muncul rencana pembangunan embung serta perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Sri Rahayu menyatakan akan mengomunikasikan hal tersebut dengan PUPR Jawa Barat agar dapat direalisasikan.
Ia berharap, solusi konkret dapat masuk dalam anggaran tahun 2025, sehingga persoalan banjir Karangligar tidak lagi menjadi masalah tahunan bagi masyarakat.
Selain banjir, Sri Rahayu juga menyinggung keberhasilannya dalam mendorong percepatan pembangunan jalan longsor di Wanasari, yang kini telah rampung setelah mendapat perhatian dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti kelanjutan pembangunan RSUD Karawang yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebutuhan dana mencapai sekitar Rp60 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk peralatan medis.
Meski bantuan peralatan dari Kementerian Kesehatan telah tersedia, pembangunan fisik rumah sakit belum terealisasi pasca pergantian kepemimpinan provinsi, sehingga pelayanan kesehatan belum optimal.
Terkait perencanaan tahun 2026, Sri Rahayu menyebutkan bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mencapai sekitar Rp30 triliun, dengan fokus pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelebaran interchange di wilayah Karawang.
Ia menegaskan, saat ini Pemprov Jabar lebih serius menangani jalan-jalan provinsi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, termasuk peningkatan penerangan jalan guna menekan angka kriminalitas.
“Pak Gubernur sedang memfokuskan perbaikan-perbaikan infrastruktur di Jawa Barat termasuk di Karawang. K sudah ada proses Rumah Panggung, Pembongkaran Bangli, penambahan sekolah, dan perbaikan jalan-jalan Provinsi,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menggencarkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta perbaikan sekolah, khususnya SMA dan SMK, dengan syarat ketersediaan lahan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten.
Sri Rahayu menambahkan, aspirasi pembangunan sekolah menengah di wilayah Purwasari telah disampaikan oleh para kepala desa bersama Kantor Cabang Dinas (KCD), mengingat lahan telah tersedia dan tinggal menunggu perubahan peruntukan dari ruang terbuka hijau.
” Ia berharap, sinkronisasi program pusat dan daerah sebagaimana amanat Asta Cita dapat terus diperkuat, sehingga pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya Karawang, berjalan lebih merata dan berkelanjutan.”pungkasnya.(Jay)
