HARIAN KARAWANG — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam perjalanan menuju kemandirian bangsa. Berbagai capaian strategis berhasil diwujudkan, terutama di sektor pangan yang menjadi fondasi utama ketahanan nasional.
Langkah berani Presiden Prabowo untuk menghentikan impor beras kini membuahkan hasil konkret. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kebijakan pangan nasional menunjukkan kemajuan signifikan dengan stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI, mulai dari regulasi, kolaborasi, sampai eksekusi,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan pendapatan petani hingga mencapai Rp113 triliun. Selain itu, efisiensi produksi pertanian meningkat berkat bantuan teknologi dan alat pertanian senilai hampir Rp10 triliun.
Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan enam komoditas unggulan: kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit. Nilai investasi sektor ini diperkirakan mencapai Rp371,6 triliun dengan serapan tenaga kerja hingga 8,6 juta orang. “Kita ingin petani makin sejahtera dan Indonesia semakin berdikari dalam pangan,” tegasnya.
Kemandirian pangan tersebut juga didukung oleh kebijakan energi berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyebut penerapan mandatori biodiesel B40 yang dijalankan pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam transisi energi hijau. Program ini akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan.
“Kebijakan mandatori biodiesel ini merupakan langkah pemerintah untuk mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri dengan mencampurkan biodiesel ke dalam solar. Pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) nasional diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM,” jelas Yuliot.
Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintahan Prabowo–Gibran juga menunjukkan komitmen nyata melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 40 juta warga, dengan 36 juta di antaranya telah menjalani pemeriksaan kesehatan.
“Sudah kelihatan masalah kesehatannya di mana, dan dari 36 juta ini yang paling banyak adalah sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah. Ini yang mesti ditangani lebih lanjut,” ujar Menkes Budi.
Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mendorong masyarakat untuk mendeteksi penyakit sejak dini. “Biasanya orang baru sadar setelah kena stroke atau jantung. Karena itu, Cek Kesehatan Gratis dijalankan agar rakyat tetap sehat dan produktif,” tambahnya.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran mencatat fondasi kuat menuju swasembada dan kemandirian nasional. Dari sawah hingga pabrik, dari ladang sawit hingga puskesmas, semangat kerja nyata dan keberpihakan terhadap rakyat menjadi ciri khas kepemimpinan baru ini. Pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi tentang kedaulatan pangan—tetapi telah mewujudkannya sebagai kenyataan. (alam)
