HARIAN KARAWANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang setelah melakukan lelang tender pengadaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) untuk lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, yang dimenangkan oleh PT. Garda 29 sehingga menjadi polemik dan kontrovirsi di masyarakat Karawang.
Masalahnya banyak problem yang dilakukan oleh pemenang PT Garda 29 keterkaitan dugaan kesalahan memanipulasi data tenaga kerja ditahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan Rusman Boy, selaku Tokoh Masyarakat Desa Sukaharja mempertanyakan dasar Management RSUD Karawang kembali memilih Garda 29 menjadi pemenang lelang pengadaan Sekurity.
“Pihaknya menilai, selama Garda 29 menjadi vendor Satpam di RSUD Karawang, di duga manipulasi data dari jumlah anggota Satpam, di lapangan ada sebanyak 28 orang terdiri dari 3 group, satu group nya berjumlah 8 orang dan non shift sebanyak 4 orang.”
“Sedangkan pihak Garda 29 melaporkan jumlah anggota Satpam nya ke management RSUD Karawang, sebanyak 40 orang, itu merupakan sudah kami anggap kesalahan yang sangat fatal,” ucapnya saat ditemui awak media di kantin RSUD Karawang, Senin (12/1/2026)
Lebih lanjut Boy menuturkan, pihaknya mendapatkan informasi dari beberapa Satpam, ada penurunan Gaji yang pada awal Januari 2025 Satpam tersebut mendapatkan gaji Rp. 3.500.000 sesuai kontrak kerja, namun pada bulan Maret 2025, Gaji Satpam tersebut mengalami penurunan gaji menjadi Rp. 3.200.000 perbulan tanpa melakukan pembaharuan kontrak kerja.
“Selain itu dari hasil Gaji Satpam tersebut mendapatkan potongan sebesar Rp. 300.000/bulan, hal hal tersebut kami anggap Garda 29 sudah melakukan pelanggaran dan tidak profesional dalam hubungan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia juga mendesak pihak manajemen RSUD Karawang segera mengevaluasi Garda 29 sebagai Vendor Satpam di RSUD Karawang, pihak Garda 29 segera mengembalikan uang potongan sebesar Rp. 300.000/bulan.
“Agar dikembalikan ke masing masing anggota Satpam dan management RSUD Karawang segera melakukan lelang ulang untuk pengadaan Satpam, pilihlah vendor yang yang bersih, profesional dan transparan kepada seluruh anggota satpam di bawah naungannya,” tegasnya.
Ia juga berharap, DPRD Karawang untuk turun tangan untuk mengatasi polemik pengadaan lelang vendor Satpam di RSUD Karawang, dan membantu para anggota Satpam untuk mendapatkan haknya yang mengalami pemotongan Gaji sebesar Rp.300.000/bulan tersebut,” tandasnya.
“Sementara itu pihak vendor yang di wakili Sandra enggan memberikan tanggapan keterkaitan soal polemik yang terjadi di masyarakat saat ini ” singkatnya.(Jay)
